AD-ART

PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA (IAAI) ANGGARAN DASAR

PERIODE 2018—2020

 

BAB I
Nama dan Kedudukan
Pasal 1
  1. Perkumpulan ini bernama PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA (atau disebut IAAI selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “Perkumpulan”).
  2. Perkumpulan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
  3. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan dari Rapat Umum Anggota.

 

Jangka Waktu
Pasal 2

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

 

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 3
  1. Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah menghimpun tenaga ahli arkeologi dan ahli lain yang bergerak di bidang arkeologi Indonesia untuk peningkatan ilmu dan pengetahuan arkeologi serta mengabdikan profesi bagi kepentingan nasional, dengan berasaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) (“UUD 45”), serta nilai-nilai yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 11 (sebelas) tahun 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Cagar Budaya.
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Perkumpulan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
    1. Mengadakan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu arkeologi, serta ilmu lainnya yang terkait dalam pekerjaan arkeologi;
    2. Mengadakan hubungan-hubungan dan/atau kerja sama dengan perkumpulan/organisasi lain yang sejenis, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
    3. Mengadakan sertifikasi profesi arkeologi dan ahli pelestarian cagar budaya;
    4. Mengadakan kerja sama dengan universitas-universitas, kementerian-kementerian, dan pemerintah daerah;
    5. Mengadakan acara-acara yang bertujuan untuk mempromosikan objek-objek arkeologi dan cagar budaya;
    6. Menyediakan informasi kepada masyarakat atas objek-objek arkeologi dan cagar budaya khususnya yang ada di Indonesia melalui sarana teknologi informasi baik media sosial, surat- surat elektronik dan/atau sarana teknologi lainnya;
    7. Mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu yang menjaga kelestarian objek-objek arkeologi dan cagar budaya, khususnya yang ada di Indonesia; dan
    8. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat atas objek-objek arkeologi dan cagar budaya, khususnya yang ada di Indonesia, dengan menggunakan sarana teknologi informasi baik melalui media sosial, surat-surat elektronik dan/atau sarana teknologi informasi-lainnya.
    9. Pengembangan ilmu arkeologi dan ilmu terapan yang berhubungan dengannya.

 

BAB III

Kekayaan

Pasal 4

  1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal, yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
  2. Kekayaan Perkumpulan berasal dari:
    1. Uang pangkal dan iuran anggota;
    2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
    3. Usaha-usaha yang sah menurut hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
  3. Cara penggunaan uang:
    1. Biaya operasional sehari-hari;
    2. Biaya operasional khusus;
    3. Biaya penyelenggaraan Rapat Umum Anggota dan Rapat Pengurus.

 

BAB IV

Anggota

Pasal 5

  1. Keanggotaan Perkumpulan mencakup para ahli di bidang arkeologi dan ahli bidang non arkeologi yang aktif di aktivitas-aktivitas bidang arkeologi.
  2. Anggota Perkumpulan adalah orang perorangan yang terdiri dari:
    1. Anggota Biasa;
    2. Anggota Kehormatan;
  3. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
    1. mempunyai ijazah pendidikan akademis dalam bidang arkeologi; atau
    2. tidak mempunyai ijazah pendidikan akademis dalam bidang arkeologi, namun mempunyai keahlian tertentu dalam bidang arkeologi; atau
    3. tidak termasuk dalam kualifikasi poin a dan poin b di atas, namun turut aktif dalam bidang arkeologi;
    4. Anggota Biasa wajib membayar uang pangkal dan iuran;
  4. Anggota Biasa mempunyai hak suara, sedangkan Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak suara melainkan mempunyai hak mengemukakan pendapat.
  5. Anggota Biasa berhenti karena:
    1. meninggal dunia; atau
    2. mengajukan permohonan secara tertulis; atau
    3. diberhentikan oleh Badan Pengurus atas rekomendasi Majelis Kode Etik apabila melanggar kode etik dan tindak pidana.
  6. Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah berjasa dalam bidang arkeologi di Indonesia, yang ditetapkan melalui Kongres Perkumpulan atas usul Badan Pengurus.
  7. Anggota Kehormatan berhenti karena:
    1. meninggal dunia; atau
    2. mengajukan permohonan secara tertulis; atau
    3. diberhentikan, baik dengan hormat dan diberikan penghargaan atas pengabdiannya, maupun tidak dengan hormat karena dianggap telah merugikan nama perkumpulan.\
  8. Setiap anggota wajib menaati ketentuan-ketentuan, hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan. 

BAB V

Organ

Pasal 6

  1. Organ Perkumpulan terdiri atas:
    1. Rapat Umum Anggota;
    2. Pengurus;
    3. Pengawas.

 

BAB VI

Pengurus

Pasal 7

  1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan. Anggota Pengurus sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Jabatan anggota Pengurus sekurang- kurangnya terdiri dari:
    1. Ketua;
    2. Sekretaris;
    3. Bendahara.
  2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Pengurus adalah anggota biasa Perkumpulan yang berpendidikan arkeologi dan mampu melakukan perbuatan hukum.
  3. Para anggota Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Anggota untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
  5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.
  6. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perkumpulan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
    1. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini;
    2. meninggal dunia;
    3. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
  8. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pengawas.

 

Tugas dan Wewenang Pengurus

Pasal 8

  1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan, untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan.
  2. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perkumpulan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perkumpulan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    1. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank);
    2. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap;
    3. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan; dengan ketentuan poin a, b dan c tersebut di atas, bernilai di atas kekayaan perkumpulan.
    4. membuat program kerja Perkumpulan; harus dengan persetujuan dari salah seorang Pengawas.
    1. Ketua berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili    Perkumpulan.
    2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka sekretaris berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
  4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
  5. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak juga mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
  6. Pelaksana Kegiatan Perkumpulan diangkat oleh Pengurus, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan tidak mengurangi hak Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  7. Dalam hal terjadi perkara di depan pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus atau apabila Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan dan oleh karena itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 pasal ini, maka anggota Pengurus lainnya akan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan dan dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Pengurus, maka dalam hal ini Perkumpulan diwakili oleh Badan Pengurus.

 

Rapat Pengurus

Pasal 9

  1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas dan Pengurus Komisariat Daerah, atau permintaan tertulis dari Rapat Umum Anggota.
  2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus menurut ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
  3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
  5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan Perkumpulan. Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh sekretaris atau seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh/dan dari anggota Pengurus yang hadir.
  7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam Rapat.
  9. Jika tidak tercapai kuorum maka rapat diundurkan selama 30 (tiga puluh) menit.
  10. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil denganpemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  11. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diputuskan oleh Ketua Pengurus.
    1. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya.
    2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa mencantumkan identitas, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  12. Pemberian mandat anggota yang tidak hadir dalam Rapat Pengurus kepada anggota lain yang menghadiri Kongres diizinkan jika:
    1. Pemberi mandat dan alasannya diajukan secara tertulis;
    2. Aspirasi pemberi mandat dikemukakan secara jelas dan diserahkan kepada penerima mandat;
    3. Alasan ketidakhadiran pemberi mandat dapat disetujui oleh Rapat Anggota.
  13. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

 

BAB VII

Pengawas

Pasal 12

  1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas:
    1. melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan;
    2. menyetujui program kerja Perkumpulan yang dibuat oleh Pengurus.
  2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Pengawas, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
  3. Yang boleh diangkat sebagai Pengawas adalah anggota Perkumpulan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
  4. Para Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Anggota untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  5. Apabila oleh suatu sebab jabatan Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan itu dengan   memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
  6. Seorang Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perkumpulan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Jabatan Pengawas berakhir apabila:
    1. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
    2. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    3. meninggal dunia;
    4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
  8. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pengurus.

 

Tugas dan Wewenang Pengawas

Pasal 13

  1. Pengawas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
  2. Pengawas mempunyai kewenangan untuk mengawasi Pengurus dalam melaksanakan Program Kerja Perkumpulan yang telah dibuat oleh Pengurus.
  3. Setiap anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perkumpulan.
  4. Ketua Pengawas dengan 1 (satu) orang anggota Pengawas atau 2 (dua) orang atau lebih anggota Pengawas bersama-sama, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
  5. Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perkumpulan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan, atau yang dikuasai oleh Perkumpulan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
  6. Pengurus dan setiap anggota Pengurus wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
  7. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
  9. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas yang akan memutuskan, apakah anggota Pengurus yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Pengurus yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
  10. Rapat tersebut dalam ayat 9 pasal ini dipimpin oleh Ketua Pengawas dan apabila ia tidak digantikan oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara-mereka yang hadir.
  11. Apabila Rapat Pengawas tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
  12. Apabila seluruh anggota Pengurus diberhentikan sementara dan Perkumpulan tidak mempunyai seorang pun anggota Pengurus, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk mengurus Perkumpulan. Dalam hal demikian Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
  13. Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau Pengawas dalam anggaran dasar ini berlaku juga baginya.

 

Rapat Pengawas

Pasal 14

  1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih Pengawas atau atas permintaan dari Pengurus, atau atas permintaan dari Rapat Umum Anggota.
  2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas menurut ketentuan Pasal 13 anggaran dasar ini.
  3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
  5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan Perkumpulan. Apabila semua Pengawas hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengawas dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
  7. Seorang Pengawas dapat diwakili dalam Rapat Pengawas hanya oleh seorang Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pengawas hadir atau diwakili dalam Rapat.
  9. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  10. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
    1. Setiap Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengawas lain yang diwakilinya.
    2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    3. Suara blanko dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  11. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

 

BAB VIII

Tahun Buku

Pasal 15

  1. Tahun buku Perkumpulan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember tiap tahun buku, Perkumpulan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal akte disahkan dan ditutup pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
  2. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perkumpulan ditutup, Pengurus menyusun laporan tahunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara untuk diajukan dalam Rapat Umum Anggota. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perkumpulan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Anggota yang khusus diselenggarakan untuk itu, untuk mendapatkan pengesahannya.

 

BAB IX

Rapat Umum Anggota

Pasal 16

  1. Rapat Umum Anggota adalah:
    1. Rapat Umum Anggota Tahunan, yaitu Rapat Umum Anggota yang diadakan setiap tahun.
    2. Rapat Umum Anggota lainnya, yaitu Rapat Umum Anggota yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
  2. Istilah Rapat Umum Anggota dalam anggaran dasar ini berarti Kongres, dan Rapat Umum Anggota lainnya dalam hal ini Kongres Luar Biasa, Rapat Badan Pengurus dan Rapat Harian Pengurus.

 

Rapat Umum Anggota Tahunan

Pasal 17

  1. Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun, paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.
  2. Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan:
    1. Pengurus mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perkumpulan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perkumpulan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perkumpulan dan perubahannya selama tahun yang bersangkutan serta rincian masalah yang timbul selama tahun yang bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan Perkumpulan, untuk mendapatkan persetujuan rapat;
    2. Diputuskan mengenai Program Kerja Perkumpulan;
    3. Dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan/atau Pengawas;
    4. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukandengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar.

 

Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Anggota

Pasal 18

  1. Rapat Umum Anggota diadakan di tempat kedudukan atau di tempat Perkumpulan melakukan kegiatan.
  2. Pemanggilan Rapat Umum Anggota dilakukan dengan surat tercatat, yang harus dikirim paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 14 (empat belas) harisebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal rapat.
  3. Panggilan Rapat Umum Anggota harus mencantumkan hari, tanggal, pukul, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan, bahwa bahan yang akandibicarakan dalam rapat tersedia di kantor mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggalrapat diadakan.
  4. Apabila semua anggota Perkumpulan hadir atau diwakili dapat rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Anggota dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
  5. Kongres Luar Biasa diadakan jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus perkumpulan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Komisariat Daerah ditambah 1 (satu).
  6. Rapat Badan Pengurus perkumpulan diadakan setiap waktu jika dianggap oleh Ketua Umum atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Badan Pengurus perkumpulan.

 

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan

Pasal 19

  1. Rapat Umum Anggota dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
    1. sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) bagian dari jumlah anggota Pengurus; dan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
    2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a. tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
    5. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh:
      1. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Pengurus; dan
      2. sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan.
  2. Anggota Perkumpulan dapat diwakili oleh anggota Perkumpulan lain atau orang lain dengan surat kuasa.
  3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota Perkumpulan diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
  4. Dalam rapat, setiap anggota Perkumpulan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Perkumpulan lain yang diwakilinya.
  5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Perkumpulan yang hadir dalam rapat.
  6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
  7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  8. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota, dengan ketentuan semua anggota Perkumpulan telah diberitahu-secara tertulis, dan semua anggota Perkumpulan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota Perkumpulan.

 

BAB X

Pengubahan Anggaran Dasar

Pasal 20

Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota, yang dihadiri oleh anggota Perkumpulan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

 

BAB XI

Penggabungan

Pasal 21

  1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan Perkumpulan lain dan mengakibatkan Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
  2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
    1. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Perkumpulan lain;
    2. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
    3. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
  3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pengawas.

 

Kuorum dan Tata Cara Penggabungan

Pasal 22

  1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
  2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
  3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pengawas masing-masing Perkumpulan.
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
  6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
  7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan-perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

 

BAB XII

Pembubaran dan Likuidasi

Pasal 23

  1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh anggota Perkumpulan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  2. Keputusan tentang pembubaran ini harus disertai keputusan kepada siapa sisa kekayaan sisa kekayaan akan disumbangkan. Apabila tentang hal ini rapat tersebut tidak mengambil keputusan, maka sisa kekayaan akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia.
  3. Jika perkumpulan ini dibubarkan, maka Pengurus diserahi pekerjaan likuidasi, kecuali jika rapat tersebut mengambil keputusan lain.
  4. Pembubaran perkumpulan harus diikuti dengan pembubaran Badan Usaha yang dimiliki oleh perkumpulan.

 

BAB XIII

Peraturan Penutup

Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Anggota yang akan memutuskan.

 

 

Catatan:

Anggaran Dasar ini tercantum sesuai dengan yang tertulis dalam Akte Pendirian Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) tanggal 16 Mei 2018 yang disahkan oleh Notaris Sunarni di Jakarta Pusat