KODE ETIK AHLI ARKEOLOGI INDONESIA

 

 

Mukadimah

Sebagai warganegara yang menyadari pentingnya warisan budaya bangsa, maka ahli  arkeologi Indonesia mengabdikan ilmu dan pengetahuan arkeologi dengan pemikiran, pendekatan dan cara-cara yang positif ilmiah serta dengan penuh tanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Sadar akan tanggung jawab tersebut, maka ahli arkeologi Indonesia berkeyakinan bahwa setiap penyimpangan dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut mencemarkan kehormatan, kedudukan dan martabat ahli arkeologi Indonesia.

 

Pasal 1

Tanggung Jawab Terhadap Disiplin Ilmu

  1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga integritas keilmuannya.
  2. Seorang ahli arkeologi Indonesia dalam menyampaikan informasi hasil pekerjaannya harus jujur dan bertanggung jawab, berpegang teguh pada azas ilmiah, dan menghargai hakekat kebenaran.
  3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus senantiasa menjaga harkat, martabat, dan nama baik profesi.
  4. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus menghargai kebenaran ilmiah tanpa memandang siapa yang menyatakannya.
  5. Seorang ahli arkeologi Indonesia taat pada kode etik profesi dan menghormati etika pekerjaan yang berlaku di masyarakat.
  6. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus dapat mengukur kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 2

Tanggung Jawab Terhadap Pemerintah

  1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus ikut berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pembangunan nasional.
  2. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus senantiasa memberi masukan yang benar kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan penelitian, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.
  3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus patuh kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengelolaan warisan budaya.
  4. Seorang ahli arkeologi Indonesia tidak boleh mengambil dan menyimpan tinggalan arkeologi tanpa izin yang berwenang, dan tidak boleh mendukung kegiatan ilegal yang dilarang dalam perundang-undangan. Seorang arkeolog yang berkenaan dengan pekerjaannya haus berusaha mengamankan dan memelihara tinggalan dan data arkeologi serta bertanggung-jawab atas rusak atau hilangnya data tersebut.

Pasal 3

Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

  1. Seorang ahli arkeologi Indonesia dalam pekerjaannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
  2. Seorang ahli arkeologi Indonesia dalam pekerjaannya harus menghormati, kebudayaan, tradisi, agama, hak kepemilikan, dan pendapat masyarakat.
  3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus bersikap bijak dalam menyampaikan informasi hasil-hasil pekerjaannya.
  4. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus ikut aktif bersama-sama dengan anggota masyarakat untuk melestariakan warisan budaya.

Pasal 4

Tanggung Jawab Terhadap Teman Sejawat

  1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus bersikap toleran terhadap sesama arkeolog dan para ahli ilmu lain.
  2. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus membangun solidaritas sesama anggota profesi.
  3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus mengutamakan kepentingan profesi daripada kepentingan pribadi.
  4. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus menyampaikan informasi yang bertanggung jawab kepada teman sejawat dan rekan kerja.
  5. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus menghargai dan menghormati hak properti intelektual peneliti lainnya.

Pasal 5

Tanggung Jawab Terhadap Pemberi Kerja

  1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja.
  2. Seorang ahli arkeologi Indonesia dapat merekomendasikan rekan seprofesinya kepada pemberi kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 6

Tanggung Jawab Terhadap Penyandang Dana

  1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus memaparkan secara jujur kualifikasi dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya.
  2. Seorang ahli arkeologi Indonesia tidak dibenarkan menjanjikan atau menerima persyaratan yang bertentangan dengan etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus dapat mempertahankan prinsip kebenaran ilmiah tanpa intervensi penyandang dana.

Pasal 7

Penutup

  1. Para ahli arkeologi Indonesia harus berkeja sama melaksanakan pasal-pasal Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia dan melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya.
  2. Penyelesaian pelanggaran kode etik ahli arkeologi Indonesia diserahkan kepada Majelis Kode Etik Ahli Arkeologi Indonesia.
  3. Selama Majelis Kode Etik belum terbentuk, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh  Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

 

 

 

Bogor, 26 Juli 2017

Perubahan dari Kode Etik Arkeologi

Yogyakarta, 27 September 2005


 

PENJELASAN

 

Mukadimah

Sudah jelas.

 

Pasal 1

Tanggung Jawab Terhadap Disiplin Ilmu

  1. Sudah jelas
  2. Sudah jelas
  3. Seperti terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ilegal seperti plagiat, dan lain-lainnya
  4. Sudah jelas
  5. Misalnya etika yang mencakup tata cara, acuan, standar, pelestarian warisan budaya yang berlaku di masyarakat
  6. Sudah jelas

 

Pasal 2

Tanggung Jawab Terhadap Pemerintah

  1. Sudah jelas
  2. Sudah jelas
  3. Seorang ahli arkeologi Indonesia tidak boleh mengambil dan menyimpan tinggalan arkeologi tanpa ijin yang berwenang, dan tidadk boleh mendukung kegiatan ilegal yang dilarang dalam perundang-undangan. Seorang arkeolog yang berkenaan dengan pekerjaannya haus berusaha mengamankan dan memelihara tinggalan dan data arkeologi serta bertanggung-jawab atas rusak atau hilangnya data tersebut.

 

Pasal 3

Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Penjelasan

  1. Seorang ahli arkeologi Indonesia harus menyampaikan informasi, peluang usaha lain, inovasi teknologi, kepada penduduk setempat dan masyarakat luas.
  2. Antara lain, adat-istiadat, nilai-nilai kesucian, sistem sosial, atau tata cara pelestarian yang sudah berlangsung turun temurun.
  3. Seorang arkeolog harus menghindari pernyataan-pernyataan yang menyesatkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan arkeologi yang dapat memicu pihak lain untuk melakukan kegiatan melanggar hukum.
  4. Sudah jelas

Pasal 4

Tanggung Jawab Terhadap Teman Sejawat

  1. Menghargai pekerjaan dan pendapat sesama arkeolog atau para ahli ilmu lain yang terkait dengan arkeologi sebagai ilmu bantu.
  2. Sudah jelas.
  3. Sudah jelas.
  4. Sudah jelas.
  5. Hasil penelitian seorang ahli arkeologi Indonesia yang berupa pengetahuan dan dokumen merupakan properti intelektualnya. Oleh karena itu, harus diperlakukan sesuai dengan prinsip penyimpanan data dan bukan sebagai milik pribadi. Bila tidak ada hal yang memaksakan atau keterbatasan hukum, maka arkeolog yang bersangkutan mempunyai akses utama terhadap artefak serta dokumen tersebut untuk waktu yang terbatas, setelah itu artefak serta dokumen tersebut harus dapat diakses oleh ahli arkeologi lain. Artefak dan dokumen yang telah diteliti harus disimpan dalam keadaan terawat di tempat yang memadai agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh arkeolog lain.

 

Pasal 5

Tanggung Jawab Terhadap Pemberi Kerja

  1. Sesuai dengan kode etik dan standar ilmiah serta peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembuatan laporan.
  2. Apabila ia tidak mampu melakukannya sendiri.

 

Pasal 6

Tanggung Jawab Terhadap Penyandang Dana

  1. Sudah jelas
  2. Ia harus mengetahui asal sumber dana, keanggotaan, dan tujuannya serta profesionalisme lembaga penyandang dana.
  3. Sudah jelas

 

Pasal 

 Penutup

  1. Sudah jelas
  2. Majelis Kode Etik dapat memberikan reward dan sanksi/punishment sebatas profesinya.
  3. Sudah jelas.